PERILAKU KORUPSI

Nama        : Afrida Nurfajriyah
Nim            : 145501842

Mungkin korupsi sudah tidak asing lagi bagi bangsa kita yaitu, Indonesia menjadi salah satu negara didunia sebagai negara yang tingkat korupsinya termasuk besar. Dari pejabat tinggi negara sampai bawahanya pun banyak yang telah menjadi pelaku korupsi atau koruptor.

Saya tak bisa habis pikir apa yang mereka pikirkan mengapa mereka tega mengambil atau mencuri uang yang bukan bak mereka. Uang yang seharusnya digunakan untuk kepenluan negara malah mereka gunakan untuk keperluan pribadi mereka. Apakah mereka sadar atau tidak bahwa tindakan mereka melibihi seorang pembunuh,karena secara tidak langsung mereka telah membunuh banyak orang karena uang yang harusnya digunakan untuk keperluan bersama malah mereka gunakan untuk kepentingan sendiri, kotuptor telah memperlambat pembangunan negara. koruptor telah membodohkan orang lain.

Pemerintah telah berusaha keras untuk memberantas korupsi di Indonesia dengan membangun berbagai lembaga untuk memberantas koruptor. Mudahan saja tindakan pemenintah berjalan dengan baik dan indonesia terbebas dan namanya koruptor.

Mungkin kita sadar bahwa korupsi tidak asing dalam kehidupan kita, maka sebab itu kita harus menjauhkan yang namanya korupsi, baik dengan nominal keci apalagi besar. Karena korupsi pastinya merugikan orang lain.

Korupsi menjadi tantangan serius terhadap pembangunan. Korupsi memudarkan rasa kepercayaan terhadap pemerintah , contohnya saja kisruh di tubuh parta demokrat yaitu kasus  M. Nazaruddm bendahara umum partai demokrat terbukti melakukan korupsi. Kasus ini telah memudarkan ras kepercayaan terhadap kepemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono. Betapa tidak SBY yang dulunya mendengung-dengungkan genakan pemberatasan korupsi, bertolak belakang dengan kasus yang dilakukan bendaharawan umum partai demokrat. Partai binaan SBY telah menghianati terhadap visi dan misinnya. Nilai kharismatik rakyat terhadap kepemenintahan telah memudar karena kasus tersebut.

Dari beberapa kasus adalah kasus Gayus Haloan Tambunan mantan Direktonat Jenderal pajak. Berbagai tanda tanya besar masih menyelimuti kasius yang dibongkar Komisanis Jenderal Susno Duadji. Poiri dinilai tak tuntas menangarn rekayasa kasus tahun 2009 yang diduga melibatkan petinggi poini dan kejaksaan. Tanda tanya lain muncul ketika polri mengusut kasus - miliar dan U$ 681. 147 milik Baasyim. Polisi hanya bisa mengungkap Rp. 1 miliar dan pengusaha Kartini Mulyadi (Kompas, 5 jurn 2011).

Perjuangan dalam memberantas korupsi sejak tahun 1950-an dan sudah melalui empat kali perubahan undang-undang pemberantasan korupsi belum menunjukkan signifikansi dan hukum undang-undang korupsi terbadap kejeraan koruptor. Aparatur penegak hukum dan pemerintah hannya memberikan dampak kecil pada pemberantasan korupsi. Korupsi hanya dipandang sebagai suatu kasus yang harus diselesaikan. Ini bisa dilihat dari segi aparatu penegak hukum lebih cenderung berhasil mengungkapkan kasus terorisme dalam waktu yang tak lama ketimbang terorisme yang sudah berakar jamur di negara ini.

Seharusnya strategi penegakan hukum harus dititik beratkan aspek koordinasi lapangan, pemahaman atas ketentuan perundang-undangan antara aparatur penegak hukum masih sering menjadi kendala serius dalam koordinasi, kedisiplinan aparatur penegak hukum yang bisa menjadi contoh teladan bawahannya dan tidak boleh lengah terhadap kinerja bawahannya, ini akan menimalisir kasus korupsi.

Keberhasilan maksimal dan seluruh strategi yang sedang dijalankan terletak kepada komitmen yang kuat akan politik presiden republik Indonesia selaku kepala pemerintahan yang membawahi jaksa agung dan polri dalam pemberantasan korupsi. Dukungan jaksa agung dan polri untuk menjungjung tinggi tugas dan tanggung jawab yang dimilikinya untuk melaksanakan kebijakan politik yang maksimal dan benar.

Merangkai kata untuk perubahan sangatlah mudah, namun melaksanakan rangkaian kata dalam bentuk gerakan sangat sulit. Dibutuhkan kecerdasan dan keberanian untuk merobohkan pilar-pilar korupsi yang menjadi penghambat utama lambannya pembangunan, khususnya kecerdasan masyarakat sipil untuk mengawasi dan membuat keputusan politik untuk mencegah makin merebaknya korupsi di indonesia.