Pengusaha Dibelakang Pejabat

Rois Hadi Ismanto

145501767

Manajemen II KSB

Benarkah pemimpin yang kita pilih adalah pilihan kita ?

Benarkah wakil kita diparlemen adalah orang yang kita inginkan untuk menyampaikan aspirasi kita ? 

Sebuah pertanyaan sederhana namun sangat menggelitik. Taukah anda bahwa tempat tinggal kita dipimpin oleh pemimpin yang di kendalikan oleh pengusaha besar yang mempunyai pengaruh besar di kebumen khususnya.

            Pengusaha memang tidak semuanya ingin menjabat langsung menjadi wakil rakyat namun banyak pengusaha yang rela mengeluarkan modal untuk menjadikan calon yang ia inginkan bisa duduk dan memimpin. Tujauanya tidak lain hanyalah untuk mempermudah segala hal yang menjadi usahanya agar tidak terganjal oleh pemerintah yang berkuasa di tempat tersebut.

            Di sadari atau tidak banyak perusahaan besar yang secara jelas menekankan kepada kariawan dan keluarganya untuk mendukung satu pihak yang di anggap akan bisa bekerja sama dan bisa nguntungkan usahanya. Baik dengan cara yang halus sepereti semacap penciptaan opini hingga tekan langsung, bahkan dengan member iming iming imbalan atau bonus kepada kariawannya.

            Cara tersebut memang cukup berhasil namun taukah anda bahwa ketika pejabat yang anda pilih menjabat bukan memikirkan nasib kita tapi malah memikirkan timbal balik kepada pemilik perusaahaan anda. Bukan kesejahteraan anda sebagai kariawan atau pekerja tapi kelancaran usaha yang menjadi prioritas walaupun derngan menghalalkan segala macam cara.

            Secara kasat mata usaha yang berjalan dengan baik juga akan meberi kesejahteraan bagi pekerjaanya tetapi realita yang ada di lapangan berbicara lain. Seperti dua perusahaan x dan y di kebumen dengan pendapatan mencapai ratusan juta perbulan tapi tidak memberi upah yang layak kepada pekerjanya, bahkan ketika pekerja melaporkan kepada dinas tenaga kerja malah kariawan tersebut yang di pecat.

            Berbagai macam alasan di kemukakan oleh perusahaan dan sekali lagi adanya oknum yang menjabat di pemerintahan lebih kuat, dinas tenaga kerja pun tidak bisa berbuat banyak. Bukan kelayakan upah yang di dapat tapi malah pekerjaan yang hilang.entah dengan cara pemberhentian secara langsung atau dengan cara membuat tidak betah seperti menurunkan jabatan hingga pemindahan ke lokasi yang di anggap bisa membuat si pekerja tersebut tidak betah.

            Tindak korupsi adalah sebuah wujud dari terorisme si pelaku kepada rakyat di suatu negara. Itu berarti pejabat apa pun di negara itu yang melakukan tindak pidana korupsi pantas untuk mendapat sebutan sebagai seorang teroris. Mengapa sebutan ini pantas untuk para koruptor? Sebab tindakan korupsi itu secara langsung dan secara perlahan membunuh rakyat dengan skala yang besar. Bukti nyata seperti yang terjadi di negara kita ini, akibat besarnya tingkat tindak pidana korupsi juga termasuk menjadi penyebab tetapnya rakyat kita dalam kubangan kemiskinan.

            Dalam contoh kasus lain, pejabat yang berjiwa koruptif biasanya rentan untuk menjalin kerja sama tidak sehat dengan pihak swasta. Misalkan tata kota yang amburadul yang seharusnya dibenahi dan dijadikan zona hijau namun diubah menjadi pusat perbelanjaan dan apartemen, sehingga membuat warga kota kehilangan zona hijau dan kedatangan banjir. Atau dengan memberikan proyek yang lebih menguntungkan kepada pengusaha namun akan merugikan Negara dan masyarakat sekitar.

            Tampaknya pandangan akan uang dalam dunia politik memang sangat menjadi hal yang penting. Modal menjadi bakal calon pejabat baik di lingkungan legislatif maupun eksekutif menjadi sangat besar, dana kampanye maupun dana lain menjadi alasan yang kuat untuk pengusaha merapat kepada pejabat yang hanya menginginkan kekuasaan dan harta semata bukan untuk mengabdi dan melayani kepada masyarakat yang memilihya.

            Lalu apakah selamanya kekuasaan di suatu daerah hanya akan di pengaruhi oleh pengusaha? Tentu tidak!! Pembelajaran politik di lingkungan masyarakat harus di perhatikan. Begitupun dengan para partai pendukung para calon pejabat harus bisa di arahkan agar tidak hanya mencari modal atau kemenangan saja tanpa mempertimbangkan kinerja dan keberhasilan calon yang di usung.

Rendahnya pendidikan di suatu daerah juga menjadi penghambat yang nyata sehingga hanya dengan uang yang tidak seberapa jumlahnya masyarakat bisa terpengaruh untuk menentukan pilihan yang salah. Padahal nantinya itu akan menjadikan dampak yang sagat besar bagi kelangsungan jalanya pemerintahan di tempat ia tinggal. Dan akibatnya pelayanan kepada masyarakatpun tidak berjalan secara benar.

Tampaknya solusi pembarantasan korupsi harus merambah ke semua sector , mulai dari pengawasan yang ketat hingga pembelajaran dari dasar. baik secara moral maupun agama di lingkungan terkecil masyarakat sekalipun untuk mencega segala macam penyimpangan yang menjadi sumber terjadinya korupsi tersebut.